1. Ruang Sidang Badan Anggaran DPR
Pihak Sekretariat Jenderal
DPR
mengakui jika harga satu kursi yang ada di ruang kerja Badan Anggaran
atau Banggar DPR mencapai Rp 24 juta. Hal itu diketahui saat Badan
Kehormatan DPR meninjau ruang kerja Banggar yang terletak di Gedung
Nusantara I, Selasa (17/1/2012).
Peninjauan dilakukan setelah BK mengklarifikasi Sekretaris Jenderal DPR
Nining Indra Saleh berserta jajarannya terkait berbagai proyek
kontroversial, salah satunya renovasi ruang Banggar.
Ketika itu, salah seorang anggota BK mengonfirmasi informasi yang
beredar bahwa harga satu kursi mencapai Rp 24 juta. Kepala Biro
Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat membenarkan. "Ya,
sekitar itu," kata dia.
Setidaknya, ada 85 anggota Banggar yang bakal membahas anggaran di ruang
senilai Rp 20,3 miliar itu. Jumlah itu belum termasuk tamu, yakni dari
pemerintah. Kursi itu diimpor dari Jerman, sedangkan meja buatan pabrik
lokal.
Menurut Sumirat, kursi itu adalah pilihan pimpinan Banggar setelah pihak
pelaksana memperlihatkan berbagai model kursi. Kursi untuk empat
pimpinan Banggar berbeda dengan kursi anggota atau tamu. Kursi pimpinan
lebih besar dan tinggi.
2.wow..Harga 1 Kalender di DPR Rp 116.000
Proyek-proyek janggal di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat terus
bermunculan. Setelah renovasi toilet dan ruang Badan Anggaran DPR, kini
terungkap proyek pengadaan kalender tahun 2012 untuk anggota DPR.
Uchok Sky Khadafi, Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA,
mengatakan, anggaran pengadaan kalender mencapai Rp 1,3 miliar. Dana itu
untuk membuat kalender yang dibagikan kepada 560 anggota DPR. Setiap
anggota, tambah Uchok, mendapat jatah sebanyak 20 kalender. Berarti,
dicetak sebanyak 11.200 lembar kalender.
"Kalau melihat dari bentuk kalender dengan foto-foto yang full colour
dan jumlah halaman 13 lembar, perkiraan harga Rp 15.000 per lembar,"
kata dia di Kompleks DPR, Senin (16/1/2012).
Dengan demikian, lanjut Uchok, diperkirakan dana untuk mencetak seluruh
kalender hanya Rp 168 juta. Dengan alokasi dana Rp 1,3 miliar,
tambahnya, harga satu lembar kalender sekitar Rp 116.000.
"Pembelian kalender ini betul-betul kemahalan. Harga kalender ini
memperlihatkan kepada publik bahwa DPR sedang meledek publik dan
menyakiti hati rakyat," ujar Uchok.
3.Proyek Perawatan Gedung 500 M
Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung, menjelaskan, gedung parlemen dan
rumah dinas anggota DPR memiliki anggaran perawatan Rp500 miliar. Angka
itu yang kemudian didetailkan Sekretariat Jenderal DPR.
"Itu semua pagu dibicarakan, ditetapkan, di Badan Anggaran," kata
politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. "Tapi tidak boleh ada
yang sendiri-sendiri memutuskan anggaran di internal DPR kecuali badan
yang sudah ditetapkan yaitu Badan Urusan Rumah Tangga," katanya.
Usulan renovasi, kata Tamsil, datang dari Sekretariat Jenderal.
"Perawatan gedung ini dalam tanggung jawab kesekjenan," katanya.
Sekretariat Jenderal sendiri mengajukan anggaran Rp800 miliar, namun
Badan Anggaran hanya menyetujui Rp500 miliar.
Pagu anggaran Rp500 miliar itu, kata Tamsil, ditetapkan oleh Badan
Anggaran DPR. Badan Anggaran tidak menetapkan detail-detail seperti Rp20
miliar untuk renovasi ruang Badan Anggaran. "Mungkin satu-satu, tapi
ada pagunya Rp500 miliar perawatan gedung secara total." kata Tamsil.
Dan anggaran tersebut, kata Tamsil, tidak selalu habis terpakai.
Karena itu, kata Tamsil, wajar Ketua DPR Marzuki Alie tidak tahu
anggaran detail karena semua di bawah kewenangan Sekretaris Jenderal.
"Sekjen itu yang harus menyampaikan hasil tendernya segala macam. Dan
kita tunggulah laporan pertanggungjawaban Sekjen nanti."
Namun, meski itu kewenangan Sekjen, Tamsil melihat, proyek Rp20 miliar
untuk renovasi ruang Badan Anggaran tidak wajar. "Boleh saja itu tapi
ruangannya berapa luas? Kalau 100 meter, tidak wajar itu tapi dia kan
sudah bilang harga kursi Rp20 miliar, itu juga tidak wajar itu. Ya kan?"
kata Tamsil.
Lempar Tanggung Jawab
Proyek gila-gilaan di lingkungan DPR menjadi sorotan tajam publik. Dalam
sepekan terakhir, hampir semua media cetak, elektronik dan situs online
memberitakan tentang kejanggalan proyek-proyek internal DPR.
Masing-masing pihak di DPR seperti kebakaran jenggot. Semua mengaku
tidak tahu dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.
Bahkan Ketua DPR Marzuki Alie yang bertindak sebagai Ketua Badan Urusan
Rumah Tangga (BURT) mengaku tidak tahu. Yang paling jadi kambing hitam
adalah Sekjen DPR, Nining Indra Saleh.
BURT dan Banggar DPR melempar tanggung jawab terkait renovasi ruang
kerja Banggar di Gedung Nusantara I yang menghabiskan dana hingga Rp
20,3 miliar. Tamsil Linrung, pimpinan Banggar mengatakan, usulan
renovasi ruang Banggar datang dari Sekretariat Jenderal DPR, dan usulan
itu bersamaan seluruh usulan pembangunan DPR.
"Pagunya Rp 500 miliar untuk perawatan gedung secara total," kata Tamsil
seusai rapat konsultasi bersama Badan Kehormatan DPR, Senin (16/1).
Menurut Tamsil, Banggar tak perlu tahu hingga detail usulan yang
diajukan Setjen DPR. "Banggar kan tidak detail. Itu kan anggaran ada
perawatan gedung ini, rumah dinas, dan perawatan lain-lain kan banyak,"
ucap politisi PKS itu.
Senada disampaikan Wakil BURT Refrizal. Meski tahu mengenai alokasi dana
sekitar Rp 20 miliar, menurut Refrizal, BURT tidak tahu hingga detail
usulan dari Setjen DPR itu. "Kita taunya glondongan. Detailnya kita
tidak," ucapnya.
Ketika ditanya apakah wajar alokasi dana Rp 20 miliar untuk renovasi
ruangan, Refrizal menjawab, "Tanya ke Sekjen (Nining Indra Saleh). Dia
kan yang usulkan ke kita. Dia punya standarnya yang ukuran negara. Dia
tahu banget detail aturan itu," kata politisi PKS itu.
Sebelumnya, Nining mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan proyek yang
sudah disetujui BURT. Atas pernyataan Nining itu, Refrizal menjawab,
"BURT itu tentukan kebijakannya. Kalau detailnya bukan di BURT. Tanggung
jawabnya ada masing-masing. Betul dia melaksanakan. Tapi yang
mengusulkan dari pelaksanaan itu siapa? Yah dia juga yang masukan. Masa
BURT yang usulkan angka-angka itu. Dari mana anggota DPR tahu?"
Refrizal menambahkan, jika ada penyimpangan dalam proyek itu, sebaiknya
diusut. Sebagai Ketua Bidang Pengawasan di BURT, Refrizal mengaku sudah
meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk
menginvestigasi proyek itu.
Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy
Salam mengatakan DPR tidak pernah mau berniat memperbaiki kinerjanya
sama sekali sampai detik ini. "Kita lihat saja, mereka sering
Kucing-kucingan dan lempar tanggung jawab, di antara anggota DPR sndiri,
parahnya antara BURT dan setjen," tegas Roy.
4.Bagusin Toilet 200 M
toilet-toilet di Gedung Nusantara I DPR yang rusak dan bau akan disulap
menjadi anyar alias baru. DPR mengalokasikan dana Rp 2 miliar untuk
merenovasi toilet.
Humas Setjen DPR, Jaka Winarko, mengatakan dana untuk renovasi toilet di
Gedung Nusantara I DPR sudah dianggarkan sebesar Rp 2 miliar pada tahun
2012. Renovasi dianggap perlu karena banyak toilet yang rusak dan bau.
"Tetapi itu baru alokasi," kata Jaka saat dihubungi detikcom, Selasa (3/1/2011).
Dikatakan dia, toilet-toilet yang berada di gedung berlantai 24 tersebut
akan dicek lagi. "Setiap lantai kan kalau tidak salah, ada 4 toilet.
Nah, itu akan kita cek semua mana yang perlu direnovasi, mana yang
tidak. Setelah itu yang perlu direnovasi, kita renovasi," ujar Jaka.
Menurut dia, apabila nantinya renovasi toilet tidak mencapai Rp 2 miliar, maka sisa anggaran akan dikembalikan ke kas negara.
"Kalau ternyata anggarannya tidak sampai Rp 2 miliar, misalnya Rp 1,5
miliar atau Rp 1 miliar sisanya akan dikembalikan ke kas negara. Tetapi,
kalau kurang akan ada alokasi di anggaran perubahan," kata Jaka.
Kapan renovasinya? "Belum. Kita sedang mengecek dulu, sedang didata berapa yang perlu direnovasi," jawab Jaka.
5.Beli Parfum Buat Gedung DPR Seharga 1,59 M
Proyek-proyek janggal di DPR satu-persatu terus terkuak. Setelah
renovasi toilet Rp2 miliar dan ruang Badan Anggaran DPR Rp20 miliar,
selanjutnya terungkap pula nilai proyek pengharum ruangan DPR Rp1,59
miliar. Berikutnya proyek kelender Rp1,3 miliar, proyek layar wellcome
DPR Rp4,8 miliar, proyek makanan rusa Rp598 juta dan total nilai proyek
perawatan gedung DPR Rp500 miliar.
Data-data dan angka nilai proyek DPR yang janggal tersebut diungkap oleh
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Uchok Sky Khadafi,
Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, mengatakan, anggaran
pengadaan kalender mencapai Rp 1,3 miliar. Dana itu untuk membuat
kalender yang dibagikan kepada 560 anggota DPR. Setiap anggota, tambah
Uchok, mendapat jatah sebanyak 20 kalender. Berarti, dicetak sebanyak
11.200 lembar kalender.
"Kalau melihat dari bentuk kalender dengan foto-foto yang full colour
dan jumlah halaman 13 lembar, perkiraan harga Rp 15.000 per lembar,"
kata dia di Kompleks DPR, Senin (16/1).
Dengan demikian, lanjut Uchok, diperkirakan dana untuk mencetak seluruh
kalender hanya Rp168 juta. Dengan alokasi dana Rp 1,3 miliar, tambahnya,
harga satu lembar kalender sekitar Rp116.000.
"Pembelian kalender ini betul-betul kemahalan. Harga kalender ini
memperlihatkan kepada publik bahwa DPR sedang meledek publik dan
menyakiti hati rakyat," ujar Uchok.
Pengadaan kalender ini tentu saja membuat gerah anggota dewan. Eva
Kusuma Sundari dari Komisi III menilai kelakuan Sekjen yang mengadakan
proyek tersebut hanya membuat ulah dan memperlemah kinerja anggota dewan
tanpa melakukan analisis terlebih dahulu.
"Saya belum lihat kalendernya, tapi saya dapat info katanya itu muka Pak
Marzuki semua, ya itu bisa dibilang kampanye terselubung. Atau bisa
dikatakan ada penjilatan yang dilakukan Sekjen," jelasnya.
Proyek pengadaan pengharum ruangan DPR nilai totalnya Rp 1,6 miliar.
Diambil dari situs resmi milik DPR, proyek ini akan menggunakan anggaran
tahun 2012. Nama paket proyeknya adalah 'PEWANGI (PENGHARUM RUANGAN)
DPR RI'.
Peserta perusahaan yang ingin ikut bersaing dalam tender ini harus
memiliki SIUP Kecil dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi
Peruasahaan bidang Jasa Lainnya, sub bidang Jasa Pembersih (Cleaning
Service) dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku. Selain itu,
perusahaan tersebut juga harus memiliki Sertifikat Asosiasi Perusahaan
Klining Servis Indonesia (APKLINDO) yang masih berlaku.
Pengambilan dokumen lelang dilakukan pada 28 November 2011 pukul 10:00
s/d 6 Desember 2011 pukul 12:00 bertempat di Bagian Gedung dan
Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai 2, gedung DPR.
Sedangkan untuk proyek makanan dan perawatan rusa yang jumlahnya cuma
belasan ekor saja di taman DPR dialokasikan dana Rp598 juta. Dari situs
DPR dikatakan perusahaan yang boleh bersaing untuk mendapatkan proyek
ini harus memiliki SIUP Kecil dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi
Perusahaan bidang Jasa Lainnya, sub bidang Obat-Obatan Tanpa Resep,
pakan ternak dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku.
Pengambilan dokumen lelang dilakukan pada 30 November 2011 pukul 10:00
s/d 8 Desember 2011 pukul 12:00 bertempat di Bagian Gedung dan
Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai 2, gedung DPR. Dihubungi terpisah,
Humas Setjen DPR Jaka Winarko mengaku tidak mengetahui soal proyek
tersebut. Namun dia menegaskan rusa-rusa tersebut masih ada di taman
Gedung DPR.
Sementara itu dialokasikan dana Rp4,8 miliar untuk proyek dua unit layar
LED yang dipajang di depan Gerbang DPR. Layar-layar itu akan
menampilkan wajah-wajah pimpinan DPR serta aneka kegiatan anggota dewan.
Pantauan Senin (16/1), satu unit layar LED berukuran 3x2 meter sudah
terpasang di atas tiang bulat setinggi tiga meter di halaman luar Gedung
DPR, Senayan, Jakarta. Sedangkan satu unit lainnya masih dalam
pengerjaan.
Di lokasi yang sama, sebelumnya sudah dipasang gambar pimpinan DPR dalam
sebuah papan ukuran 3x2 meter. Tetapi, papan itu hanya dipasang untuk
acara-acara tertentu, misalnya ucapan selamat Tahun Baru, Idul Fitri dan
Natal.
Sebentar lagi, pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto dari arah
Semanggi maupun Slipi dapat menyaksikan gambar-gambar pimpinan DPR.
Pengguna jalan juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan DPR yang akan
dimunculkan dalam layar ini.
Sumber di internal Setjen DPR, mengatakan proyek ini senilai Rp 4,8
miliar. Menurut dia, tidak ada mekanisme tender yang digelar terbuka
menyangkut proyek ini.
Sumber itu mengatakan, MPR dengan proyek serupa hanya menghabiskan
anggaran Rp 2,1 miliar. Ketua DPR Marzuki Alie tidak membantah proyek
ini tidak melalui tender. Padahal sesuai UU, proyek di atas Rp200 juta
harus melalui mekanisme tender. Namun, Setjen DPR mengabaikan peringatan
Marzuki.
"LED sudah berkali-kali saya ingatkan, tapi spesifikasi yang dibuat,
diatur (sedemikian rupa) sehingga tidak bisa tender. Padahal barangnya
umum," kata Marzuki saat dikonfirmasi. Memang tidak ada dokumen tender
yang dibuka Setjen DPR menyangkut proyek ini, termasuk di website
lpse.dpr.go.id, tempat pelelangan proyek DPR diumumkan.
6.Karpet Ruang Banggar Rp5 Juta Permeter
JAKARTA-Ruang rapat baru Badan Anggaran DPR senilai Rp 20 miliar itu,
cukup banyak menggunakan barang impor. Selain menggunakan seratusan
kursi impor, lantai ruangan seluas 400 meter persegi itu juga dilapisi
karpet impor yang permeternya Rp5 juta.
Menurut di internal Setjen DPR, merk karpet ruang Banggar DPR itu adalah
Milliken. Untuk mendapatkan karpet seharga Rp 5 juta per meter itu,
harus indent hingga 4 bulan. Anggaran karpet ini menduduki porsi cukup
besar di samping pengadaan kursi yang juga impor.
Pihak Setjen DPR enggan memaparkan rincian pembelanjaan proyek
pembangunan ruang Banggar DPR. "Saya kira tidak, itu dokumen negara,"
tutur Kepala Biro Harbangin DPR, Sumirat, kepada wartawan di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Kamis (12/1).
Namun ia tak membantah karpet di ruang rapat baru Banggar DPR merupakan
barang kualitas wahid. Karena memang ditujukan untuk kenyamanan anggota
anggota parlemen yang adalah wakil rakyat. Ruang rapat baru Badan
Anggara DPR telah dilelang pada bulan Oktober 2011 lalu. Perkiraan harga
proyek keseluruhan Rp 20.370.893.000.
Pembangunan ruang baru Banggar tidak banyak yang tahu karena
dilaksanakan pada masa reses DPR, periode Desember 2011 lalu. Dan saat
anggota Banggar DPR memasuki masa sidang baru, anggota Banggar DPR akan
menempati ruangan baru.
7. Wow! Layar 'Welcome to DPR' Seharga Rp 4,8 Miliar
Jakarta - Dua unit layar LED seharga Rp 4,8 miliar bakal mejeng di depan
Gerbang DPR. Layar-layar itu akan menampilkan wajah-wajah pimpinan DPR
serta aneka kegiatan anggota dewan.
Pantauan detikcom, Senin (16/1/2012), satu unit layar LED berukuran 3x2
meter sudah terpasang di atas tiang bulat setinggi 3 meter di halaman
luar Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sedangkan satu unit lainnya masih
dalam pengerjaan.
Di lokasi yang sama, sebelumnya sudah dipasang gambar pimpinan DPR dalam
sebuah papan ukuran 3x2 meter. Tetapi, papan itu hanya dipasang untuk
acara-acara tertentu, misalnya ucapan selamat Tahun Baru, Idul Fitri dan
Natal.
Sebentar lagi, pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto dari arah
Semanggi maupun Slipi dapat menyaksikan gambar-gambar pimpinan DPR.
Pengguna jalan juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan DPR yang akan
dimunculkan dalam layar ini.
Sumber detikcom di internal Setjen DPR, mengatakan proyek ini senilai Rp
4,8 miliar. Menurut dia, tidak ada mekanisme tender yang digelar
terbuka menyangkut proyek ini.
Sumber itu mengatakan, MPR dengan proyek serupa hanya menghabiskan anggaran Rp 2,1 miliar.
Ketua DPR Marzuki Alie tidak membantah proyek ini tidak melalui tender.
Padahal sesuai UU, proyek di atas Rp 200 juta harus melalui mekanisme
tender. Namun, Setjen DPR mengabaikan peringatan Marzuki.
"LED sudah berkali-kali saya ingatkan, tapi spesifikasi yang dibuat,
diatur (sedemikian rupa) sehingga tidak bisa tender. Padahal barangnya
umum," kata Marzuki saat dikonfirmasi detikcom.
Memang tidak ada dokumen tender yang dibuka Setjen DPR menyangkut proyek
ini, termasuk di website lpse.dpr.go.id, tempat pelelangan proyek DPR
diumumkan.
8.Wow, Tempat Parkir Motor DPR Senilai Rp 3 M
Pembangunan parkiran motor di kawanan Gedung DPR telah separuh jalan.
Seperti apa pembangunan tempar parkir yang menelan dana hingga Rp 3
miliar itu?.
Pantauan detikcom di lokasi pembangunan parkiran motor baru DPR di
Gedung DPR, Senayan, Senin (9/1/2012), proyek pembangunan parkiran mahal
ini tengah dalam pengerjaan.
Tak ada pengumuman tender telah usai ke media. Namun puluhan tiang
penyangga telah terpasang rapih di atas lantai yang sudah dicor setebal
10 cm.
Lokasi pengerjaan proyek ditutupi seng alumunium setinggi 3 meter.
Membuat tak banyak orang tahu ada proyek senilai Rp 3 miliar sedang
berlangsung.
Puluhan pegawai yang bekerja juga tengah mempersiapkan tiang pancang
atas untuk cor lantai kedua. Beberapa pekerja tengah memotong-motong
besi untuk persiapan cor lantai kedua.
Sementara beberapa pegawai tampak sedang beristirahat tiduran di tenda
terpal biru yang dipasang di tengah-tengah lokasi pengerjaan proyek.
Sang mandor tampak mengawasi dari pinggiran sembari mengacung-acungkan
tangan memberi komando.
Suara bising, dentuman palu, alat las, dan gergaji besi terdengar sampai
gedung DPD RI. Para penikmat santap siang di Pujasera DPR juga cukup
terganggu dengan pengerjaan proyek akhir tahun DPR ini.
Parkiran motor seharga Rp 3 miliar ini dibangun di atas tanah seluas
lapangan sepak bola di depan Gedung DPD RI. Pihak Setjen DPR telah
menyatakan parkiran motor ini akan dibangun setinggi dua lantai untuk
menampung 2.000 motor staf anggota DPR dan Setjen DPR.
Untuk sementara waktu parkiran motor staf DPR dipindahkan ke belakang
Gedung Nusantara I DPR. Parkiran dadakan itu tanpa atap di lapangan di
dekat pintu masuk belakang Gedung DPR.
9.Beli Mesin Foto copy 4 M
Mesin Fotocopy DPR Dibandrol Rp 4 Miliar
21 Jan 2012
Diputuskan Pleno BURT, Diteken Pius Lustrilanang
Kebobrokan pengadaan proyek-proyek di DPR satu per satu mulai terbuka.
Belum tuntas kontroversi renovasi toilet Rp 2 miliar dan renovasi ruang
rapat Badan Anggaran Rp 20,3 miliar, kini terkuak pembelian mesin
fotocopy seharga Rp 4 miliar.
ANGGARAN pembelian mesin fotocopy sebesar Rp 4 miliar itu disetujui
bersama anggaran lainnya untuk pembelian mobil Toyota Camry dan
pembangunan lapangan futsal Kompleks DPR Kalibata, Jakarta Selatan.
Sehingga total anggaran yang disahkan dalam satu surat keputusan itu
sebesar Rp 6,5 miliar.
Anggaran tersebut diputuskan dalam rapat pleno Badan Urusan Rumah Tangga
(BURT) DPR bersama Sekretaris Jenderal DPRtentang realokasi anggaran
pembangunan gedung bam DPR. Keputusan itu dituangkan dalam surat
keputusan rapat Nomor 162/ BURT/R.PLENO/MS.IV/07/ 2011. Surat keputusan
tertanggal 22 Juli 2011- itu ditandatangi Wakil Ketua BURT Pius
Lustrilanang. Rincian anggaran sebesar Rp 6,5 miliar itu dialokasikan
untuk tiga item. Yaitu, untuk pembelian mesin fotocopy seharga Rp
4.026.000.000, satu unit Toyota Camry seharga Rp 470.500.000,dan
pembangunan lapangan futsal di rumah dinas DPR Kalibata seharga Rp 2
juta.
Anggota DPR yang juga teman satu fraksi Pius Lustrilanang di Fraksi
Gerindra, Martin Hutabarat membenarkan adanya pengadaan barang-barang
tersebut. Namun satu-satunya yang dipakai adalah mesin fotocopy. Menurut
Martin, pembelian mesin fotocopy tersebut sangat berlebihan dan tidak
diperlukan.
"Sangat berlebihan, fotocopy di Komisi III saja masih sangat baik dan
sangat layak dan bebannya pun tidak terlalu berat. Tapi tanpa ada
permitaan dari Komisi IH langsung dikirimkan, padahal tidak perlu.
Biayanya besar sekali,pemborosan!," ujar Martin kepada Rakyat Merdeka,
kemarin.
Komentar minus juga dilontarkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS,
Gamari Sutrisno. Dia mengatakan, selama ini pengadaan barang dan jasa di
DPR memang kerap tidak transparan dan akuntable. Dia mengaku, tidak
tahu persis tentang pengadaan fotocopy seharga Rp 4 miliar itu.
"Diduga kuat terjadi korupsi karena terindikasi bahwa kualitas barang
dan jasa yang tidak seimbang dengan harga. Artinya bahwa kewajaran harga
sepatutnya dipertanyakan. Untuk itu perlu dilakukan audit investigatif
secara menyeluruh," paparnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Gamari menambahkan, meskipun tidak mengetahui adanya mesin fotocopy
baru, dirinya menganggap pengadaan barang baru merupakan pemborosan
keuangan negara. "Sampai sekarang saya belum terima informasi mengenai
hal itu, tetapi jika ada pengadaan barang baru, maka telah terjadi
pemborosan, karena yang lama masih digunakan," ujarnya.
Dia menambahkan, yang perlu dipertanyakan saat ini adalah biaya
pemeliharaan gedung yang cukup besar tapi ternyata banyak yang tidak
terpelihara. "Seperti di lantai empat dekat ruangan saya, bocor tapi
tidak diperbaiki," pungkasnya.
10.Proyek Rp 598 Juta untuk Beri Makan Rusa di DPR
Tahun 2008 lalu, belasan rusa didatangkan untuk menghiasi Gedung DPR.
Namun seiring waktu berjalan, kabar soal rusa itu tidak pernah
terdengar. Justru yang ada adalah adanya tender untuk pemeliharaan
binatang bertanduk cantik itu.
Diambil dari situs resmi milik DPR, Senin (16/1/2012), proyek ini akan
menggunakan anggaran tahun 2012. Nama paket proyeknya adalah
'PEMELIHARAAN RUSA, PERAWATAN MEDIS RUSA DAN BIAYA MAKAN RUSA DPR RI'.
Anggaran yang dialokasikan adalah Rp 598 juta. Perusahaan yang boleh
bersaing untuk mendapatkan proyek ini harus memiliki SIUP Kecil dan
Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan bidang Jasa Lainnya,
sub bidang Obat-Obatan Tanpa Resep, pakan ternak dengan kualifikasi
Kecil yang masih berlaku. Pengambilan dokumen lelang dilakukan pada 30
November 2011 pukul 10:00 s/d 8 Desember 2011 pukul 12:00 bertempat di
Bagian Gedung dan Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai 2, gedung DPR.
Dihubungi terpisah, Humas Setjen DPR Jaka Winarko mengaku tidak
mengetahui soal proyek tersebut. Namun dia menegaskan rusa-rusa tersebut
masih ada di taman Gedung DPR.
"Jumlah pastinya saya tidak tahu, karena kan sudah beranak," kata Jaka kepada detikcom.
Tentang proyek perawatan rusa itu, Jaka juga tidak tahu menahu.
"Detailnya saya nggak tahu, apakah proyek itu sudah berlangsung atau
tidak," ujarnya Terimakasih telah membaca artikel website99. untuk
membaca artikel lainnya silahkan kunjungi website99. Hanya di website99
anda mendapatkan banyak manfaat.